Kades Panjalu di Tahan Gegara Korupsi Retribusi Objek Wisata

CIAMIS (JP), Kejaksaan Negeri Ciamis Jawa Barat, eksekusi Haris Riswandi Cakradinata, Kepala Desa Panjalu dalam perkara tindak pidana korupsi penyelewengan pengelolaan retribusi objek wisata Situ Lengkong, saat Haris menjabat kepala desa tahun 2015 hingga 2018 lalu.

Dari penyelewengan retribusi tersebut, Haris merugikan negara sebesar Rp. 2,2 miliar.

Haris sebelumnya sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.bdg tanggal 27 Januari 2021 dengan putusan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan subsidair tetapi bukan tindak pidana korupsi atau putusan lepas dari segala tuntutan.

Kejaksaan Negeri Ciamis kemudian melakukan upaya hukum kasasi pada 20 Februari 2021 lalu. Hasilnya, tanggal 16 September 2021 Mahkamah Agung melalui surat putusan nomor 2683K/Pid.Sus/2021 menyatakan terpidana Haris Riswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana penjara 5 tahun dengan denda Rp 200 juta dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,2 miliar.

BACA JUGA: Pemkot Bandung Bertekad Mengakselerasi Pengentasan Kemiskinan

“Kami akan melakukan segala upaya untuk penegakan hukum dan terbukti kami menang,” ucap Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Yuyun Wahyudi kepada awak media.

Yuyun menambahkan, bahwa putusan Mahkamah Agung itu merupakan upaya hukum terakhir sehingga keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 270 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.

“Hari ini kami melaksanakan eksekusi badan terhadap Haris Riswandi dan memasukannya ke Lapas Kelas IIB Ciamis,” tambah Yuyun.

Terdakwa Haris Riswandi melakukan tindakan tersebut sekitar tahun 2015-2018 dimana terdakwa tidak menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Perbup Ciamis tentang dana bagi hasil. (Engkoh)